Dasar Hukum

1. UU No.22 Tahun 1954 tentang Undian;
2. UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Keputusan Presiden RI No. 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
8. Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
9. Permenpan RB No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
10. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
11. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Permensos No. 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; dan
13. Permensos No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.

Mekanisme

1. Surat Permohonan dari Penyelenggara Undian;
2. Membuat Surat Perintah Tugas;
3. Pelaksanaan Penyegelan Alat Undian;
4. Pembukaan Segel dan Saksi Undian;
5. Penandatangan Berita Acara Pemenang Undian;
6. Pengumuman Pemenang Undian melalui media cetal/ elektronik;
7. Penyampaian laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan undian; dan
8. Penyerahan Hadiah Tidak Tertebak (HTT)/ Tidak Diambil Pemenang (TDP).

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

4 bulan hari kerja