Dasar Hukum

1. UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
7. Permenpan RB No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
8. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
9. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Permensos No. 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; dan
11. Permensos No. 16 Tahun 2019 tentang Standr Nasional Rehabilitasi Sosial.

Persyaratan

1. Beraktivitas sehari-hari di jalanan dengan mengharap belas kasihan orang lain.

Mekanisme

1. Penjangkauan dan pendataan gepeng melalui razia dan laporan dari masyarakat;
2. Melalukan assesment terhadap penyandang permasalahan gepeng;
3. Di bawa ke Rumah Singgah Sementara (SELTER);
4. Dilakukan pembinaan dalam bentuk memberikan motivasi dan mengupayakan pengembalian ke keluarga/ daerah asal;
5. Pembuatan Rekomendasi;
6. Pengembalian ke daerah asal baik melalui Kab. Kota maupun Propinsi; dan
7. Laporan.

Biaya

Gratis (tidak dipungut biaya)

Waktu Penyelesaian

7 hari kerja